Gubernur DKI Jakarta Anies Bas edan
Www.sobatpkr.com - APBD DKI memang sangat menggiurkan. Sejak jamannya Jokowi-Ahok, APBD DKI memang melonjak tinggi. Bahkan kini mencapai angka 70an trilun.
Besarnya APBD DKI ini tentu saja membuat siapapun yang punya mental garong dan korupsi akan memutar otak mereka untuk memanipulasi dan memarkup anggaran demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Itulah mengapa saat APBD DKI dipegang oleh kubu Anies-Sandi, semua anggaran aneh-aneh bermunculan dan ada lonjakan signifikan terkait anggaran-anggaran yang sebelumnya tidak pernah sebesar itu.
Dan kalau diamati yang diperbesar adalah jatah DPRD, dan juga jatah TGUPP. Tidak heran akhirnya banyak yang menduga bahwa APBD DKI dibagi-bagi.
Hal inilah juga yang menyebabkan pengesahan APBD DKI tidak serumit dan seheboh saat Ahok menjadi Gubernur. APBD DKI benar-benar diamati dan diteliti satu persatu untuk melihat anggaran yang hanya sekedar bancakan.
Bahkan saat penggunaan pun, tidak bisa mudah menggunakan APBD DKI. Semua harus tercatat dan dipertanggungjawabkan. Karena itu serapan APBD DKI tidak tinggi karena pada akhirnya banyak anggaran yang dibuat tidak menjadi kebutuhan mendesak.
Hal inilah yang terus berusaha dijaga Ahok supaya mentalitas manipulasi dan usaha curi-curi uang rakyat dalam APBD bisa diminimalisir. SIkap Ahok inilah yang pada akhirnya membuat dia memiliki banyak musuh. Bisa dikatakan, hampir semua anggota DPRD DKI tidak suka Ahok, bahkan meski mereka berasal dari parpol yang mendukung Ahok.
Mempertahankan Ahok hanya akan membuat mereka menjadi semakin sulit bernafas dan semakin sulit mendapatkan uang untuk modal kampanye jelang tahun politik 2019.
Itulah juga yang menjadi alasan mengapa banyak dana bancakan. Karena tahun depan, sudah mulai akan banyak dana-dana politik yang harus dikeluarkan.
Dan usaha untuk mendapatkan dana APBD DKI ini paling mudah dan gampang adalah melaui dana hibah. Dan ini sudah berkali-kali berusaha dikurangi oleh Ahok, karena sering kali penggunaannya tidak tepat sasaran. Dan beberapa peraturan sudah dibuat supaya dana hibah tidak mudah cair.
Salah satunya adalah dana hibah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk mencegah penggunaan dana tidak benar, maka diaturlah tertib administrasi kepada PAUD yang akan mendapatkan bantuan.
Tetapi bukannya menjadikan hal itu sebagai filter dana hibah, Gubernur Anies malah berencana akan mempermudahnya.
“Jadi kami nanti akan segera, kan kebetulan dekat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Dan di Kemendikbud kami mengenal banyak di situ. Nanti kami akan bicara,” kata Anies di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (26/11/2017).
“Kita akan mengatur supaya PAUD-PAUD itu mekanismenya lebih mudah. Saya akan keliling datangi PAUD-PAUD,” ucap Anies.
Aneh bukan?? Logikanya, kalau dibuat sebuah tertib administrasi untuk mencegah penggunaan dana hibah PAUD, maka harus didorong supaya PAUD tersebut mengikuti tertib administrasi. Tetapi malah sebaliknya yang dilakukan oleh Anies. Dia malah akan mengusahakan supaya mekanisme mendapatkan hibah dipermudah.
Padahal tertib administrasi yang dibuat adalah sesuatu yang sesuai standar dan sebagai seorang mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Gubernur Anies paham. Tertib administrasi yang dimaksud antara lain persyaratan murid, kualifikasi guru, hingga izin operasional. Bukankah itu persoalan yang sederhana??
Anehnya, Gubernur Anies malah mau pakai pendekatan link saat dia pernah jadi Mendikbud untuk memperoleh kemudahan pencairan hibah. Dan untuk itu dia mau dengan segera dan repot melakukannya. Ada apa??
APakah karena dana hibah ini begitu menggiurkan?? Ataukah supaya bunda PAUD yang mendapat dana hibah tersebut bisa dapat uang belanja lebih??
Entahlah, tetapi sangat aktifnya Gubernur Anies akan dana hibah ini tidak secepat ketika dia diminta meresponi anggaran yang aneh dibeberapa alokasi dan bahkan mengenai dugaan tim sukse masuk di TGUPP. Gubernur Anies bungkam dan hanyam senyam senyum tidak jelas. APakah ini yang namanya keberpihakan tersebut??
Jangan heranlah kalau nanti dana hibah PAUD ini akan tinggi serapannya dan tidak tahu pakah PAUDnya benar-benar ada dan sesuai tertib administrasi atau tidak. Yang penting dana cair dan sang Bunda PAUD yang mengelola bisa tersenyum. Lumayanlah uang 63 miliar dikelola tanpa perlu tertib administrasi yang jelas.
Beginilah kalau pemerintahan tidak lagi dipegang oleh Ahok, bawaannya curiga saja. Bagaimana tidak curiga, kalau dana air mancur DPRD saja dananya sebesar 620 juta, padahal air mancur monas hanya 400 juta dan lebih besar dan cantik.
Jadi, jangan salahkan saya, kalau curigai gesitnya Gubernur Anies mengurus masalah dana hibah PAUD ini. Jangan-jangan memang ada apa-apa. Mari terus curigai pemerintahan ini.
Salam curiga.
SHARE:
Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.