Www.hoyajackpot99.net - Selamat malam Batfans! Setuju gak kalau setiap penggunaan uang pajak untuk dana operasional harus dilaporkan pertanggungjawabannya? Karena uang yang digunakan adalah uang dari pajak rakyat, bukan uang milik pribadi.
Nah Gubernur DKI yang baru ini nampaknya senang betul bertolak belakang dengan Gubernur yang lama. Masalah Gubernur yang lama kebijakannya pro rakyat jadi kalau bertolak belakang dengan yang lama maka yang baru jadi pro kemana?
Tahun 2018 nanti setiap RT akan menerima dana operasional Rp 2 juta setiap bulannya, sementara RW akan menerima dana operasional Rp 2,5 juta. Dari mana uang itu datang? Salah satu sumbernya pasti dari uang pajak warga DKI yang masuk ke pemerintah. Lucunya Gubernur DKI yang baru ini berkata bahwa Pemprov DKI Jakarta menghapus laporan pertanggungjawaban dana operasional mulai 2018.
Loh kok bisa? Nah itulah anehnya. Semua berawal dari keluhan para ketua RT dan RW saat kunjungan kerja gubernur dan wakil gubernur, Selasa (5/12/2017).
Ketua RW 04 Cempaka Baru, Abdul Rahman mengatakan, LPJ itu membuat para ketua RT dan RW berbohong. Dia meminta Anies menghapus kebijakan tersebut.
"Masalah pelaporan ini sangat tidak jelas, laporan pertanggungjawaban. Cara-cara itu membuat RT/RW berbohong ke pemerintah. Saya minta ke gubernur dan wali kota, pelaporan RT/RW harus dihapuskan, kembali ke zaman Fauzi Bowo," kata Abdul di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih.
Ketua RW 07 Duri Pulo Ahmad Haris Alfian menyatakan hal serupa. Menurut dia, kebijakan itu membuat ketua RT/RW justru membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional palsu.
"Mari kita sama-sama di sini bicara tentang mental dan moral. Sudah berapa kali kita lakukan kebohongan besar akan LPJ, bagaimana duitnya belum menerima, tapi LPJ sudah?" kata Ahmad dalam kesempatan yang sama.
Menanggapi keluhan tersebut Anies malah akan menghapuskan laporan pertanggungjawaban dana operasional mulai 2018.
"Tadi saya sudah tanya Pak Aspem (Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono). Mulai 2018, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies.
Waduh kok begitu yah? Bukannya meminta para ketua RT dan RW agar jujur membuat laporan kok malah laporannya dihapus? Trus gimana pertanggungjawabannya dengan pembayar pajak?
Lebih aneh lagi, Anies meminta ketua RT/RW menjaga kepercayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola dana operasional yang akan mereka terima nantinya. Dia mengingatkan, dana operasional itu sepenuhnya digunakan untuk keperluan warga di lingkungan mereka.
"Kalau kami saja tidak percaya, bagaimana warga percaya? Harus dijaga sebaik mungkin. Kami ingin Bapak Ibu bekerja lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi atur penggunaannya sebaik-baiknya, sehingga dana operasional betul-betul menunjang operasional," ucapnya.
Jadi dengan modal percaya doang? Lah itu duit siapa emangnya yang dikasih ke ketua RT dan ketua RW? Bikin laporan aja bohong trus sekarang dikasih duit tiap bulan dengan modal percaya doang?
Logika yang aneh sekali, karena membuat laporan suka berbohong maka hapuskan laporan pertanggungjawabannya. Pakai saja uangnya tanpa perlu buat laporan yang penting percaya...walah bisa habis uang pajak rakyat dirampok rame-rame. Jadi siapa yang bahagia nih?
Ini kan sama aja dengan mahasiswa yang mencontek saat ujian, daripada nyontek mending hapuskan saja ujiannya.
Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT dan RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.
LPJ biasanya dibuat 3 bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per 3 bulan.
LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.
Sudah dapat dana operasional tiap bulan tanpa harus membuat laporan pertanggungjawaban, kembali ke jaman Fauzi Bowo, boleh ngutip warga pula. Padahal ketika dana RT/RW naik dan dipertanyakan Anies berjanji akan ada mekanisme pelaporannya.
Gubernur DKI Anies Baswedan berharap masyarakat tidak memandang negatif mengenai kenaikan dana operasional RT dan RW di DKI Jakarta. Sebab, pemerintah belum membuat keputusan mengenai cara pertanggungjawaban dana yang diterima pengurus RT dan RW tersebut.
"Ya nanti dibuatkan, tapi janganlah kita berpandangan negatif pada ketua RT dan RW. Mereka bekerjanya penegak sosial," ucap Anies, Minggu (19/11/2017).
Anies mengungkapkan, kalau dihitung, biaya para ketua RT dan RW tersebut besar sekali. Masyarakat perlu menghormati para pekerja yang menjaga ikatan sosial di masyarakat ini.
"Jadi tentu ada mekanismenya nanti. Di satu sisi kita harus tertib administrasi, tapi sisi lain jangan menimbulkan kecurigaan," ujar Anies.
"Dana itu untuk operasional. Itu dana operasional," tambah Anies.
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/19/16402991/dana-operasional-rt-dan-rw-naik-anies-janjikan-mekanisme-pelaporan
Dana itu harus dilaporkan bukan soal kecurigaan tapi karena bukan pakai uang mu Nis. Wong maju jadi Gubernur aja pakai uang orang lain kok, gimana ente ini.
Begitulah kelelawar
Sumber : Seword.com
SHARE:
Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.