Ahok Permalukan Anies-Sandi, Masih Sebut Ahok Tidak Bangun Sistem??

Www.sobatpkr.com -  Ada yang pernah bilang kalau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebenarnya adalah orang cerdas dan dia akhirnya menurunkan tingkat kecerdasannya demi meraih posisinya sekarang.

Tetapi setelah saya amati dan analisa, sepertinya pemahaman orang ini salah, Gubernur Anies ternyata bukanlah orang cerdas yang sengaja bodoh, tetapi adalah orang yang menjadi bodoh karena ambisinya.

Dalam pengamatan saya, sangatlah jelas kalau Gubernur Anies ini akhirnya tidak lagi menjadi orang pintar atau mungkin memang bukan tipe orang yang cerdas. Bisa saja pintar dalam hal teks book tetapi soal wawasan dan kecerdasan intelektualitas sangatlah jauh.

Kecerdasan intelektualitas ini tidak ditentukan oleh anda Doktor atau bukan. melainkan meluasnya ilmu di luar kelas.

Kalau ada orang pintar di dalam kelas, maka Gubernur Anies adalah orangnya, kalau ada orang yang pintar di luar kelas, maka Ahok namanya. Nah, kalau yang tidak pintar di dalam dan di luar kelas, Sandiaga namanya. Hahaha.. Saya bukan menyindir, tetapi lihat saja saat tampil di ILC dia kerjanya garuk-garuk kepala saja.

Bagaimana tidak garuk-garuk kepala, kebiasaan dia hanyalah modal menipu. Usaha pun begitu. Syukurnya dia masih bisa selamat sampai sekarang. Entah siapa di belakangnya, tetapi Sandiaga ini bisa selamat dari kasus-kasus permainan yang dilakukannya. Mungkinkah terkait Paradise Paper?? Entahlah.

Nah, dalam pembahasan APBD DKI 2018, akhirnya Anies-Sandi mengalami apa yang disebut Ahok sebuah sistem. Sistem yang dibangun dalam E-Budgeting. Sistem ini membuat para SKPD berkewajiban menyusun anggaran dengan transparan dan akhirnya bisa dilihat oleh warga. Melalui E-Budgeting inilah, warga akhirnya bisa membongkar kebusukan Anies-Sandi.

Gubernur Anies yang bersyukur dan bangga melihat banyak yang memelototin APBD DKI 2017 dan baru tahun ini terjadi tidak seperti sebelum-belumnya. Padahal dalam hatinya dia mencak-cak karena jadi sulit melakukan permainan tanpa diketahui warga. Permainan anggaran memang terus mereka lakukan tanpa malunya, tetapi warga tidak tinggal diam dan meramaikannya.

Dan perjuangan menerapkan E-Budgeting inilah yang akhirnya membuat Ahok harus berhadapan dengan seluruh anggota DPRD saat itu. Bahkan ancaman hak angket harus dihadapinya, tetapi Ahok tak bergeming dan akhirnya dengan gerakan rakyat mendukung Ahok, E-Budgeting diterapkan. Dan sistem inilah yang mempermalukan Anies-Sandi saat ini.

Anies-Sandi bisa berkilah bahwa ini adalah anggaran Ahok-Djarot, tetapi melalui E-Budgeting semua terlihat jelas dan terbukti bahwa memang mereka yang membuat anggaran yang mengada-ada.

Dan anggaran mengada-ada itu dibuat bertriliunan demi bagi-bagi jatah. Dengan muka badak mereka siap dipermalukan demi membayar jasa tim sukses dan juga DPRD.

Jadi, jangan heran kalau akhirnya Ketua DPRD DKI yang dulu adalah ketua tim pemenangan Ahok senyam senyum. Mungkin saja dia memang lebih senang Anies-Sandi menang daripada Ahok. Bagaimana tidak senang kalau anggaran DPRD bisa anteng saja lolos masuk APBD. Kalau sama Ahok?? Habis disikat tuh anggaran.

Kini apakah kita masih menganggap mereka ini pura-pura bodoh?? Kalau saya sih punya pendapat berbeda. Menurut saya, orang-orang ini sudah dibodoh-bodohi Ahok. Bayangkan saja sistem Ahok berkerja luar biasa membongkar semua yang mereka permainkan.

Benar kata Ahok. Sistem ini akan membuat orang ketahuan kalau mau bermain. Karena semua harus jelas dan terperinci dan warga bisa mengaksesnya secara langsung. Kalau sudah begini, sekali lagi Ahok mempermalukan Anies-Sandi. Kali ini tidak di dalam debat, tetapi saat mereka menjadi Kepala Daerah.

Masih mau bilang Ahok tidak bangun sistem?? Makan tuh sistem.. Nyahok Loe...

Salam malu

SOBAT POKER88 AGEN DEWA POKER ONLINE INDONESIA TERBESAR DAN TERPERCAYA

SITUS POKER ONLINE INDONESIA

JUDI POKER UANG ASLI BCA, BRI, MANDIRI, BNI

SOBATPKR.com Hadir dengan Hadiah JACKPOT TERBESAR dan PERTAMA di INDONESIA. Hadir untuk Anda semua pecinta permainan kartu poker online yang khususnya berada di INDONESIA. Dengan sistem teknologi baru dan server kecepatan tinggi akan membuat permainan poker Anda lebih seru dan menarik bersama teman-teman Anda maupun saingan Anda. Cukup lakukan Pendaftaran, Login dan langsung sudah dapat bermain TANPA harus download. SobatPkr.com dengan encrypsi server yang tinggi akan menjamin keamanan data dari para member. Raih Hadiah Jackpot RATUSAN JUTA per harinya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kita di Livechat yang kami sediakan. LINK ALTENATIF : www.Sobatpkr.com dan www.SobatPkr.net 

AGEN JUDI QQ DOMINO 99 ONLINE INDONESIA TERPERCAYA DAN TERBESAR | CAPSA BANTING ONLINE | BANDAR DOMINO CEME | SAM GONG ONLINE | CASINO WAR ONLINE | BANDAR BLACKJACK INDONESIA | BANDAR POKER ONLINE INDONESIA TERPERCAYA DAN TERBESAR

Terms & Conditions © Copyright 2017 - All right reserved.

PROMO DAHSYAT KASINOBET.COM

PROMO BONUS DEPOSIT 20% UNTUK MEMBER BARU KASINOBET.COM

PROMO MEMBER LAMA CASHBACK 5% - 10% SETIAP MINGGUNYA.

Raih Kemenangan anda Bersama KasinoBet.com

Portal Situs Judi Casino Live Terbesar dan Terpercaya di Indonesia.

Nikmati Kenyamanan Bermain Casino Live di rumah anda serasa bermain di Casino Internasional.

Share: 

Read More

Hibah PAUD Terhalang Izin, Anies Permudah, Dana Hibah Memang Menggiurkan...!!

Gubernur DKI Jakarta Anies Bas edan 

Www.sobatpkr.com - APBD DKI memang sangat menggiurkan. Sejak jamannya Jokowi-Ahok, APBD DKI memang melonjak tinggi. Bahkan kini mencapai angka 70an trilun.

Besarnya APBD DKI ini tentu saja membuat siapapun yang punya mental garong dan korupsi akan memutar otak mereka untuk memanipulasi dan memarkup anggaran demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Itulah mengapa saat APBD DKI dipegang oleh kubu Anies-Sandi, semua anggaran aneh-aneh bermunculan dan ada lonjakan signifikan terkait anggaran-anggaran yang sebelumnya tidak pernah sebesar itu.

Dan kalau diamati yang diperbesar adalah jatah DPRD, dan juga jatah TGUPP. Tidak heran akhirnya banyak yang menduga bahwa APBD DKI dibagi-bagi.

Hal inilah juga yang menyebabkan pengesahan APBD DKI tidak serumit dan seheboh saat Ahok menjadi Gubernur. APBD DKI benar-benar diamati dan diteliti satu persatu untuk melihat anggaran yang hanya sekedar bancakan.

Bahkan saat penggunaan pun, tidak bisa mudah menggunakan APBD DKI. Semua harus tercatat dan dipertanggungjawabkan. Karena itu serapan APBD DKI tidak tinggi karena pada akhirnya banyak anggaran yang dibuat tidak menjadi kebutuhan mendesak.

Hal inilah yang terus berusaha dijaga Ahok supaya mentalitas manipulasi dan usaha curi-curi uang rakyat dalam APBD bisa diminimalisir. SIkap Ahok inilah yang pada akhirnya membuat dia memiliki banyak musuh. Bisa dikatakan, hampir semua anggota DPRD DKI tidak suka Ahok, bahkan meski mereka berasal dari parpol yang mendukung Ahok.

Mempertahankan Ahok hanya akan membuat mereka menjadi semakin sulit bernafas dan semakin sulit mendapatkan uang untuk modal kampanye jelang tahun politik 2019.

Itulah juga yang menjadi alasan mengapa banyak dana bancakan. Karena tahun depan, sudah mulai akan banyak dana-dana politik yang harus dikeluarkan.

Dan usaha untuk mendapatkan dana APBD DKI ini paling mudah dan gampang adalah melaui dana hibah. Dan ini sudah berkali-kali berusaha dikurangi oleh Ahok, karena sering kali penggunaannya tidak tepat sasaran. Dan beberapa peraturan sudah dibuat supaya dana hibah tidak mudah cair.

Salah satunya adalah dana hibah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk mencegah penggunaan dana tidak benar, maka diaturlah tertib administrasi kepada PAUD yang akan mendapatkan bantuan.

Tetapi bukannya menjadikan hal itu sebagai filter dana hibah, Gubernur Anies malah berencana akan mempermudahnya.

“Jadi kami nanti akan segera, kan kebetulan dekat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Dan di Kemendikbud kami mengenal banyak di situ. Nanti kami akan bicara,” kata Anies di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (26/11/2017).

“Kita akan mengatur supaya PAUD-PAUD itu mekanismenya lebih mudah. Saya akan keliling datangi PAUD-PAUD,” ucap Anies.

Aneh bukan?? Logikanya, kalau dibuat sebuah tertib administrasi untuk mencegah penggunaan dana hibah PAUD, maka harus didorong supaya PAUD tersebut mengikuti tertib administrasi. Tetapi malah sebaliknya yang dilakukan oleh Anies. Dia malah akan mengusahakan supaya mekanisme mendapatkan hibah dipermudah.

Padahal tertib administrasi yang dibuat adalah sesuatu yang sesuai standar dan sebagai seorang mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Gubernur Anies paham. Tertib administrasi yang dimaksud antara lain persyaratan murid, kualifikasi guru, hingga izin operasional. Bukankah itu persoalan yang sederhana??

Anehnya, Gubernur Anies malah mau pakai pendekatan link saat dia pernah jadi Mendikbud untuk memperoleh kemudahan pencairan hibah. Dan untuk itu dia mau dengan segera dan repot melakukannya. Ada apa??

APakah karena dana hibah ini begitu menggiurkan?? Ataukah supaya bunda PAUD yang mendapat dana hibah tersebut bisa dapat uang belanja lebih??

Entahlah, tetapi sangat aktifnya Gubernur Anies akan dana hibah ini tidak secepat ketika dia diminta meresponi anggaran yang aneh dibeberapa alokasi dan bahkan mengenai dugaan tim sukse masuk di TGUPP. Gubernur Anies bungkam dan hanyam senyam senyum tidak jelas. APakah ini yang namanya keberpihakan tersebut??

Jangan heranlah kalau nanti dana hibah PAUD ini akan tinggi serapannya dan tidak tahu pakah PAUDnya benar-benar ada dan sesuai tertib administrasi atau tidak. Yang penting dana cair dan sang Bunda PAUD yang mengelola bisa tersenyum. Lumayanlah uang 63 miliar dikelola tanpa perlu tertib administrasi yang jelas.

Beginilah kalau pemerintahan tidak lagi dipegang oleh Ahok, bawaannya curiga saja. Bagaimana tidak curiga, kalau dana air mancur DPRD saja dananya sebesar 620 juta, padahal air mancur monas hanya 400 juta dan lebih besar dan cantik.

Jadi, jangan salahkan saya, kalau curigai gesitnya Gubernur Anies mengurus masalah dana hibah PAUD ini. Jangan-jangan memang ada apa-apa. Mari terus curigai pemerintahan ini.

Salam curiga.

SHARE:

Read More

Teledor Masalah Anggaran, Gubernur Anies Kembali Ungkit Ahok. Kok Bisa??

Www.sobatpkr.com - “Saya mau tanya sama warga, Jakarta sekarang jalannya lebih hitam enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar) lebih banyak enggak? Kamu urus izin surat lebih gampang enggak? Ada pungli enggak? Taman-taman lebih hijau enggak?”

Jawaban  Ahok terhadap kritikan rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta dibawah kepemimpinannya tersebutlah yang menyulitkan saya untuk move on dari Ahok dan percayakan sepenuhnya pengelolaan anggaran kepada Gubernur Anies dan Wakilnya Sandiaga Uno.

Semula saya mengira dengan sistem E-budgeting yang diwariskan Ahok, uang-uang kita akan aman. Tetapi ternyata oh ternyata masih ada celah juga untuk “bermain”. Jika Pergub saja dirubah-rubah sesuka hatinya apalagi uang yang begitu menggiurkan. Dan yang saya khawatirkan ternyata benar-benar terjadi.

Lagi-lagi ditemukan dugaan anggaran fiktif dalam pengadaan Pendingin ruangan (AC) yang ingin dibeli Suku Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Jakarta Pusat. Dalam laman situs apbd.jakarta.go.id Sudin Koperasi, UKM serta Perdagangan menganggarkan pembelian 2 unit AC tipe CS S18MKP dengan harga satuan Rp 8,4 juta. Terkuak! Berdasarkan penelusuran, AC bermerek Panasonic tersebut ternyata tidak diproduksi lagi.

Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id juga, Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Jakarta Barat juga menganggarkan pembelian 8 unit AC split dengan harga satuan Rp 5,8 juta. Namun, untuk pengadaan ini tidak dicantumkan tipe ACnya.

Berdasarkan situs yang sama, AC jenis split itu akan dipakai untuk tempat kumpul kreatif atau co-working space. Total anggaran untuk 2 unit AC itu sebesar Rp 37,1 juta.

Hmm sudah kuduga …Mengetahui hal itu dari wartawan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno pun meminta pihak Sudin memastikan ketersediaan barang yang senilai.

“Laporin ke Sudin. Trima kasih. Laporin dan pastiin bahwa itu ada ekuivalennya dan pengadaannya tidak terkendala karena unitnya tidak diproduksi lagi,” ujar Sandiaga di Balai Kota. detik.com

Kita tentu ingat ngototnya Ahok mengawasi anggaran. Jangan coba-coba membuat anggaran pembelian barang tetapi tidak bisa menyebutkan harga satuan barang tersebut. Pasti akan ditolak mentah-mentah dan kalau sedang sial akan “dikatain pemahaman nenek lo” oleh Ahok.

Makanya, begitu melihat ada anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan DKI Jakarta yang tidak jelas, Ahok mememangkasnya hingga sebesar Rp 2,4 ribu miliar atau Rp 2,4 triliun. Baginya, lebih baik uang tidak terserap daripada habis oleh maling-maling. Itu baru dari satu Departemen, belum lagi yang lain-lain. Luar biasa!

Bayangkan harga satuan Pulpen dan Gula pun Ahok perhatikan dengan detail, di jaman Anies malah beli AC tetapi tidak dicantumkan merk dan type-nya.

Berbeda dengan Ahok yang sangat detail, Anies dan Sandiaga justru seolah-olah mengabaikan hal-hal kecil yang dianggapnya tidak perlu padahal sesungguhnya disitulah terdapat potensi mark up anggaran.

Lihat saja respon Sandiaga saat ditanya soal anggaran perbaikan air mancur yang mencapai 620 juta rupiah dan biaya pest control atau pembasmi hama rumah dinas yang mencapai lebih dari 200 juta. Sandiaga justru berseloroh dan meminta wartawan yang mengaudit uang-uang tersebut.

Katanya nanti Metro TV mengawasi uang untuk tikus, TV One untuk kecoa dan sebagainya. Seolah-olah Sandiaga ingin mengatakan kepada kita “ngapain sih kayak kayak gitu diurusin, enggak penting banget”. hmm…kualitas seorang Sandi benar-benar memprihatinkan.

Sebelas duabelas dengan wakilnya, Gubernur Anies pun meresponi kritikan penyusunan anggaran oleh masyarakat malah dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Saat ditanya soal bengkak dan borosnya anggaran Gubernur Anies justru bersyukur karena mendapat perhatian dari warganya.

Dia bersyukur bahwa sekarang banyak yang mengawasi. Berbeda dengan tahun lalu yang terlewat karena tidak diawasi. Lah..kok malah mengungkit-ungkit Ahok lagi?

Pernyataan Anies ini merupakan fitnah yang tak berdasar menurut saya. Bukankah di era Ahok semua anggaran justru diumbar ke publik?

Bukankah E-budgeting memungkinkan siapapun dimanapun dan kapanpun warga bisa mengakses?

Tentu tidak seramai sekarang karena memang di jaman Ahok tidak ada angka yang mencurigakan. Berbeda dengan sekarang yang angka-angkanya menggelembung.

Ditambah lagi sekarang kantor Balai Kota sudah ditutup dengan tirai, wajarlah jika warga heboh karena mencium “aroma tidak sedap” dari sana.

Jika terbukti pembelian AC saja bermasalah, tidak cermat, tidak teliti bagaimana dengan tender tender yang lain? Dan bukannya fokus membenahi sistemnya, anggaran malah digunakan Gubernur Anies untuk kembali “menyerang” Ahok.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sikap hati saya yang jujur belum dan tidak rela kehilangan seorang Ahok, Sang Penjaga APBD.

Terakhir, saya mengajak kita untuk tak jemu-jemu mengawal dan senantiasa menaruh rasa curiga kepada penyusunan APBD dibawah kepemimpinan Gubernur Anies, sehingga setiap rupiah dapat dipertanggung jawabkan. Jangan sampai anggaranya muncul tetapi barangnya enggak ada alias fiktif bin tipu-tipu.



Selamat mengawasi 100 hari kepemimpinan Gubernur Anies dengan penuh kecurigaan.


Salam mengawasi...


SHARE:

Read More

PENDUKUNGNYA NGOTOT BELA RIZIEQ, MENYEBARKAN MEME MENGGELIKAN INI...

Www.hoyajackpot99.net - Masih ingat pada pada postingan instagram penyanyi dangdut Inul Daratista yang sempat mengundang amarah netizen khususnya dari pendukung Rizieq Shihab?

Peristiwa itu terjadi saat masih berlangsungnya masa kampanye pilgub DKI, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2017 yang lalu, dimana Inul memposting foto dirinya dengan Ahok di akun instagram pribadi, dengan caption menyindir Rizieq Shihab terkait kasus chat sex dengan Firza Husein.

Baiklah untuk membantu mengembalikan ingatan pembaca, ini isi postingan Inul yang dimaksud : “Aku cuman bayangin yg pake syurban bisa mojok ama wanita sambil sex skype itu piyee critane bisa jd panutan????!,”

Dan gara-gara kalimat tersebut penyanyi yang dulu terkenal dengan goyang ngebornya itu sampai di anggap bukan Cuma menyindir Rizieq Shihab, namun juga sebagai penghina ulama. Beruntung kala itu, persekusi masih belum nge-trend di Indonesia.

Postingan yang sudah di hapus tersebut bukan ujug-ujug dibuat Inul karena semangat nyinyirnya yang muncul, tetapi sebagai lanjutan postingan sebelumnya dimana semula Inul mengunggah fotonya bersama calon gubernur DKI, Ahok yang hadir dalam acara D’Academy 4 Indosiar, di laman instagram pribadi pada Sabtu, tanggal 25 Maret 2017. Lalu postingan Inul tersebut sontak dibanjiri komentar negatif oleh para haters Ahok.

Karena merasa tidak suka akun instagram pribadinya penuh dengan komentar kebencian, Inul tidak lama kemudian membalas serangan-serangan itu dengan postingan berikutnya termasuk postingan berisi sindiran pada Rizieq Shihab.

Dan kini postingan Inul yang menyindir kasus chat sex Rizieq dan sudah dihapus itu dimunculkan lagi oleh pendukung setia Rizieq serta diedarkan secara masif di grup-grup whatsapp.

Tetapi kali ini postingan dikaitkan dengan foto inul yang tengah mendapat perawatan di rumah sakit karena mengalami pembengkakan ginjal.

Yang sangat menggelikan adalah, meme tersebut menjelaskan bahwa sakitnya Inul itu akibat dari efek sumpah mubahalah Rizieq Shihab yang pernah diunggah di akun twitternya pada tanggal 5 Februari 2017 setelah chat mesumnya menyebar dia sosial media.

Adapun Isi sumpah mubahalah orang paling kontroversial di republik ini adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudu, meneggak miras, sodomi ataupun berzina.

Jika saya berdusta maka laknat Allah SWT atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia dan akhirat”.


Padahal jeda waktu kasus hebohnya postingan Inul yang membuat marah netizen pro Rizieq dengan peristiwa dirawatnya Inul karena pembengkakan ginjal adalah lima bulan.

Dimana Inul mendapat parawatan di rumah sakit Pondok Indah itu pada tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan postingan sindiran di akun instagramnya dilakukan tanggal 28 Maret 2017.

Dibawah ini meme yang dibuat oleh pendukung ataupun pecinta Rizieq yang sekarang tengah gencar diedarkan di grup-grup ruang obrolan media sosial / whatsapp menjelang kabar kepulangan Iman Besar FPI tersebut.. Disinyalir meme dibuat sebagai upaya pihak Rizieq untuk mencitrakan bahwa idola mereka adalah sosok yang bersih.

Sedangkan gambar berikut adalah arsip berita salah satu media online mainstream, Tribun yang dirilis pada tanggal 26 Oktober 2016, tentang dirawatnya Inul Daratista karena mengalami pembengkakan ginjal akibat kurang minum air putih.

Memang dalam hal pemutar balikan fakta, penjungkalan nalar dan pemaksaan kehendak, kubu Rizieq Shihab keluar sebagai juaranya. Namun sampai kapan kah hal tersebut akan berhenti? Mari kita sama-sama bertanya pada rumput yang bergoyang.


SHARE:

Read More

ALUMNI 212 GELAR ACARA REUNI,MENDING BERSIHKAN SUNGAI DI DKI JAKARTA

Www.sobatpkr.com - Dalam waktu dekat orang-orang yang mendemo Ahok dan menuntut agar Ahok dipenjarakan pada 2 Desember 2016 yang lalu akan kembali berkumpul. Kelompok yang mengatasnamakan alumni 212 ini akan menggelar milad 212 di Monas.

Acara ini juga akan cetar membahana karena selain akan dihadiri oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga akan diisi ceramah oleh Bang Toyib yang kini lagi di Arab. Bang toyib dikabarkan akan ceramah melalui teleconference dalam acara reuni akbar tersebut.

Selain itu, acara ini juga akan dihadiri oleh 1 juta orang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekjen Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta, Novel Bamukmin. Novel mengatakan masyarakat dari berbagai daerah akan datang untuk memeriahkan milad 212, seperti dari daerah Jawa Barat, Padang, Jawa Tengah, Madura dan daerah-daerah lainnya.

Dalam aksi ini alumni 212 akan menyampaikan tuntutan stop kriminalisasi terhadap ulama versi mereka. Karena selama ini ulama versi FPI sering melakukan pelanggaran hukum, sehingga ditindak oleh aparat kepolisian.

Namun menurut alumni 212 ini adalah pengkriminalisasian terhadap ulama. Seperti Rizieq yang beberapa waktu lalu umroh ke Arab namun hingga saat ini belum pulang-pulang, alias telah menjadi Bang Toyib.

Sebelum kabur, Rizieq meninggalkan Indonesia dengan banyak masalah. Beberapa kali pria ganteng tersebut dilaporkan ke polisi dengan kasus yang bermacam-macam. Ada yang menduga Rizieq telah menista Pancasila dan ada pula yang mengatakan Rizieq telah melecehkan umat Kristen melalui ceramah-ceramahnya.

Namun, kasus Rizieq yang paling menyita perhatian yaitu tersebarnya chat mesum antara imam besar FPI tersebut dengan Firza Husein. Chat mesum Rizieq-Firza sudah masuk ke dalam kategori melampaui batas, karena juga dibumbui oleh foto bugil Firza yang dia kirim ke WA Rizieq.

Kasus ini yang kemudian membuat Rizieq menjadi Bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Rizieq telah ditetapkan tersangka oleh polisi terkait chat mesumnya.

Mungkin imam besar masih bisa bertahan ketika dilaporkan dengan berbagai kasus. Namun kasus chat mesum yang membuat beliau tidak tahu ke mana lagi meletakkan muka di Indonesia tercinta ini.

Masa, selama ini berkoar-koar amal makruf nahi munkar, tapi tiba-tiba chat mesumnya tersebar di sosmed, apa kata dunia? Apalagi kalau sudah ada diinternet, akan abadi. Chat mesum Rizieq dan Firza serta foto bugil Firza yang tersebar di dunia maya akan dapat dilihat oleh anak cucu mereka nantinya.

Ulama pimpinan ormas radikal, suka menghujat bak macan Asia tapi ketahuan saling berkirim chat mesum, dengan janda cantik pula. Malu ah, malunya setengah mati.

Kasus reuni para pendemo sebenarnya cukup unik dan mungkin hanya terjadi di Indonesia. Biasanya para pendemo setelah tujuannya tercapai akan bubar dengan sendirinya, namun tidak berlaku bagi alumni 212.

Kegiatan berkumpulnya lagi orang-orang yang sebagian dari ormas radikal ini juga banyak pihak yang menyayangkan. Karena akan membuka luka lama yang telah mereka perbuat terhadap minoritas dengan kejamnya, bahkan lebih kejam dari ibu tiri.

Orang yang tidak dendam dengan hujatan, tekanan dan ancaman dari 212, tapi orang yang telah menghujat justru kembali membuka luka lama. Begitu kejamnya mereka.

Kumpul bareng alumni 212 ini hampir tidak ada manfaatnya. Karena kontribusinya hampir tidak ada untuk kemajuan bangsa dan dunia.

Bahkan bisa merugikan negara. Karena saat mereka melakukan milad akan dikawal oleh aparat kepolisian. Untuk mengawal tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit karena melibatkan banyak masa. Polisi dan TNI mengawal pendemo Ahok pada tahun 2016 yang lalu saja telah menghabiskan uang negara mencapai angka 76 miliar.

Padahal, jika uang tersebut digunakan untuk membangun sekolah di pelosok-pelosok negeri tentu akan sangat bermanfaat. Anak-anak akan semakin semangat belajar karena di sekolah mereka merasa nyaman, tidak kepanasan seperti di panggang di bawah atap seng bocor tanpa plafon.

Sedangkan gubernur terpilih yang mereka dukung (Anies) mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai di Jakarta.

Selama ini Ahok telah giat membersihkan sungai yang ada di Jakarta. Bagi pemerintahan saat ini, tentu sungai yang telah bersih perlu dipertahankan kebersihannya. Untuk itu seharusnya orang-orang yang suka pakai daster putih-putih ini, nyemplung ke sungai yang ada di Jakarta untuk membersihkannya dari sampah.

Apalagi mereka beranggotakan jutaan masa yang hebat-hebat. Satu hari saja alumni 212 membersihkan sungai di DKI Jakarta dengan anggota yang begitu banyak tentu efeknya akan luar biasa dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga DKI Jakarta. Jakarta akan bebas dari sampah, banjir pun akan semakin berkurang. Maju kotanya, bahagia ormas radikalnya.

Salam Rindu Firza..


SHARE:

Read More

BAHAGIA PEJABATNYA, APES RAKYATNYA, BENGKAK APBDNYA

Www.sobatpkr.com - Pertanyaan apakah Anies mampu memimpin Jakarta terjawab sudah. Anies ternyata mampu memimpin Jakarta sehingga semua pihak berbahagia. Penjabat senang karena bisa berpesta pora. Anggota DPRD senang karena ‘keberpihakan’ Warga senang karena sudah masuk surga (senangnya di surga ya, bukan di dunia ini)

Anggaran Rancangan APBD 2018 membengkak luar biasa segede bakpao hingga mencapai Rp 77,11 trilyun. Dana itu meningkat 9,8 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sangat drastis. Di tahun 2017, APBD Perubahan disepakati pada angka Rp 70,19 trilyun.

Lantas, dana ini dipakai untuk siapa? Untuk rakyat la!!! Penjabat dan anggota DPRD kan juga rakyat. Kasihan mereka sudah puasa 5 tahun. Anggaran UPS alias USB sudah digagalkan oleh Ahok. Dana tak jelas dipotong sana-sini. Ini kan sudah tidak berkepripenjabatan.

Mari kita lihat seberapa amsiong-nya APBD Jakarta dibawah Anies-Sandi :

1.Perbaikan kolam air mancur seharga Rp 620.715.162.

Dengan rincian Rp 11.388.740 untuk membeli bibit bunga yakni kamboja merah, puring bor, pohon pucuk merah dan rumput gajah mini. Sisanya, untuk pemeliharaan mesin pompa, pemeliharaan jaringan teknologi informasi, pemeliharaan gedung, pengadaan mesin pompa, pengadaan konstruksi reservoir hingga pengadaan tanaman.

2.Anggaran Pengendalian Hama Terpadu Gedung Komplek Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 280.373.702 dari yang sebelumnya sebesar Rp 266 juta.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan penyemprotan untuk pengendalian pest control atau pembasmi serangga dan rodent control atau pembasmi tikus sebesar Rp 103.356.000 dan untuk perangkat lem tikus sebesar Rp 1.134.302.

Jadi, akan dibeli pembasmi serangga dan pembasmi tikus dengan biaya mencapai 103 juta. Entah apa jenis serangga dan tikus yang akan dibasmi. Belum lagi biaya lem tikus sebesar 1,1 juta. Ini lem tikus atau lem setan kualitas industri??

3.Dana hibah untuk sejumlah Kepala Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat tahun 2018 sebesar Rp 1,7 triliun. Dana itu akan dibagi untuk Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) sebesar Rp 1 miliar dan Laskar Merah Putih Rp 500 juta.

Ini yang paling bahaya. Anies bukan menang, tapi ‘dimenangkan’ dengan berbagai taktik SARA hingga taktik mayat. Bisa saja dana sebesar ini merupakan ‘cipratan’ balas budi karena sudah memenangkan Gabener seiman.

Bengkaknya APBD ini tentu saja bukan merupakan kebetulan semata. Seorang anggota DPRD menyebutkan kenaikan itu untuk 'memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi'. "Semuanya lapar dan haus," katanya, kepada BBC Indonesia.

Lihat kan? ‘Lapar dan haus’!!! Setelah puasa ya wajib makan sepuasnya. Sudah ada Gabener yang ‘berpihak’ kok. Masa bodoh dengan rakyat yang dijanjikan surga. Yang dijanjikan surga kok, bukan Jakarta. Mau banjir, mau macet yang penting bagi-bagi kue!

Lihat saja kenaikan anggaran yang sungguh fantastis ini :

1.Pengelolaan website DPRD Provinsi DKI Jakarta

Naik 1695%, dari 31 juta menjadi 571 juta

2.Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya
Naik 1220%, dari 2,2 M menjadi 29,2 M

3.KunjungaKerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Naik 1125%, dari 8,8 M menjadi 107,8 M

4.Penggantian Insidentil Sipil Gedung
Naik 850%, dari 201 juta menjadi 1,9 M

5.Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kerja
Naik 544%, dari 682 juta menjadi 4,3 M

Belum lagi sumber informasi dari BBC Indonesia di DPRD DKI mengatakan setiap kali rapat, nantinya anggota dewan akan mengantongi Rp350 ribu. Juga akan ada aturan yang membatasi maksimal seorang anggota DPRD tiga kali rapat dalam sehari.

Termasuk soal kunjungan kerja. Menurut dia, uang saku tiap anggota DPRD setiap harinya dalam kunjungan kerja adalah Rp4 juta. "Kunjungan kerja akan ada setiap akhir pekan," kata dia.

Mantap sekali memang hidup para penjabat DKI sekarang. Ahok sudah pergi, Anies yang murah hati dan dermawan begitu memanjakan para anggota DPRD.

Kita harap saja KPK segera menginvestigasi fenomena APBD DKI yang bengkak ini. Jangan sampai nanti amsiong betulan.

Kita nantikan saja entah dagelan apalagi yang akan dilakukan Anies-Sandi. Di jaman Ahok kita menjadi geram karena melihat betapa banyaknya korupsi yang terjadi.

Di jaman Anies kita tertawa karena tidak menyangka akan ada Gabener yang bisa sekoplak ini.

Slogan yang cocok untuk jakarta sekarang adalah : 'Maju Kotanya, Bahagia Pejabatnya, Apes Rakyatnya, Amsiong APBDnya'


SHARE:

Read More

REUNI NASIONAL DAN AKBAR ALUMNI 212 YANG CETAR MEMBAHANA

Www.sobatpkr.com - Baru-baru ini, tersebar rencana bahwa alumni 212 akan menggelar aksi reuni akbar dan kongres nasional yang masih belum jelas apa tujuannya. Acara tersebut akan digelar (lagi-lagi) di Monas dengan total biaya sekitar Rp 600 juta, yang didapat dari dana sponsor.

Aparat keamanan juga tidak main-main untuk mengawal aksi yang satu ini. Seperti disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Argo Yuwono seperti dilansir Republika, sebanyak 85 ribu personil gabungan akan diturunkan dalam mengamankan aksi tersebut.

Acara ini juga akan dipusatkan di Masjid Agung Istiqlal Jakarta. Hal itu dianggap menguntungkan dalam pengamanan, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, terkait perizinan, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan juga sudah memberi izin penggunaan daerah Monas dan Istiqlal untuk aksi tersebut.

"(Monas) boleh digunakan itu artinya boleh, tapi dengan proses perizinan. Jadi tidak kemudian menjadi tempat yang kosong, di mana pun bisa (dipakai)," kata Anies seperti dilansir kompas.com.

Diakui pula oleh Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno. Dikatakannya bahwa ia belum dapat permintaan terkait akan digelarnya kegiatan itu. Tapi, ia menyatakan bahwa Anies Baswedan yang in charge alias bertanggung jawab terhadap penggunaan Monas kali ini.

Seperti diungkapkan dalam beberapa berita di media online, Alumni 212 berencana menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Reuni Akbar Alumni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12/2017). Kegiatan itu dilakukan untuk memperingati satu tahunnya aksi 212.

Kembali ke dana penyelenggaraan acara tersebut, dari sumber yang di dapatkan penulis, dana yang dibutuhkan adalah senilai Rp 443 juta. Bila dirincikan, anggaran untuk akomodasi udangan VIP adalah Rp 10 juta. Sedangkan untuk kesekretariatan adalah total Rp 4.425.000. Ditambah dengan konsumsi mencapai p 220.000.000. Sementara itu, untuk dekorasi dan perlengkapan mencapai Rp 443 juta.

Namun, ada hal yang unik dalam item perkiraan anggaran dana tersebut, terutama untuk item Dekorasi dan Perlengkapan. Dapat Anda lihat di gambar di bawah.

Disebutkan bahwa untuk panggung utama dan media Rp 16 juta , sound system dan in focus + layar adalah Rp 3.500.000 , tenda jalan utama dan VIP dengan biaya Rp 15 juta , kemudian adalagi layar dan LCD total Rp 15 juta ditambah dengan karpet 4 x 100 x Rp 20.000 total juga rp 15 juta. Seharusnya jumlah tersebut bila ditambahkan hanya Rp Rp 64.500.000 sangat jauh dengan total yang tertulis di proposal mencapai Rp 443.000.000.

Selain itu, warganet juga banyak yang mempetanyakan nasi box 5.000 kotak untuk konsumsi peserta dan panitia. "Lah, cuma 5.000, yang 6.995.000 lagi mana?" kata seorang warganet. Hal itu tentu saja terkait klaim bahwa peserta aksi 212 setahun silam mencapai 7 juta orang.

Dari proposal yang diajukan, warganet banyak berpendapat bahwa dana yang dibutuhkan "hanya" sekitar Rp 300 juta saja. Namun, di proposal tersebut, ditambah dengan kesalahan perhitungan, menjadi dua kali lipatnya, yakni Rp 600-an juta.

"Tuh dana ratusan juta mau minta dari siapa? Apa turun dari Surga? Atau pesertanya disuruh sumbangan? Menarik menunggu siapa donaturnya," kata seorang warganet dalam statusnya.

Selain itu, massa yang diperkirakan akan hadir dalam aksi reuni tersebut mencapai 1 juta orang. Itu juga berasal dari belahan daerah lain Indonesia, di luar Jakarta.

Ditambah lagi, seperti pernyataan pengamat politik Karyono Wibowo, ada indikasi penyusupan politik dalam aksi tersebut. Muaranya, tentu ke Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang.

Yah, kita tunggu saja bagaimana aksi ini. Apakah memiliki tujuan yang jelas, atau memang kegiatan politik berbalut agama?

Apalagi sejumlah nama yang sudah ada dalam status tersangka, salah satunya Imam Besar FPI, Habib Rizieq juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini. Dan warga Jakarta, siap-siap yah, kembali ke situasi di mana aksi demo berjilid-jilid memasuki babak II, aksi reuni berjilid-jilid.

Mari lupakan sejenak kasus salah hitung dalam proposalnya. Sekarang fokus ke mencari tahu, siapa donatur dari acara ini, yah?

SHARE:

Read More

AHOK SUDAH DIPENJARA, KENAPA MASIH DISALAHKAN DAN DIFITNAH?

Www.sobatpkr.com - Kita semua tahu bahwa Ahok sudah berada di dalam penjara. Dirinya sudah tak lagi bebas bersuara apalagi untuk ngomel “pemahaman nenek lo!” ke DPRD DKI.

Ahok sudah bukan siapa-siapa, dia kini hanyalah warga biasa yang sedang menjalani hukuman atas kasusnya. Ahok yang sejak tahun 2012 sudah didemo oleh FPI itupun kini sudah tidak bisa lagi didemo.

Di saat Ahok sudah tidak bisa lagi bebas bersuara di hadapan publik, tidak bisa lagi membalas atau menanggapi komentar orang lain, rupanya Anies Sandi tetap terus menerus menyudutkan dan menyalahkan Ahok.

Sehingga ajakan mereka untuk move on dari Pilkada adalah ajakan yang seharusnya ditujukan kepada diri mereka sendiri.

Sampai sekarang, Jakarta masih terasa seperti jaman kampanye. Meski sudah tidak ada lagi ancaman kepada mayat dan ayat, namun nuansa menyalahkan incumbent masih jelas terdengar.

Beberapa hari yang lalu, Sandiaga menyindir Ahok ingin jadi Superman karena dirinya menerima keluhan warga di Balai kota. Padahal menurutnya tidak semua masalah warga harus dilaporkan ke Balai Kota.

"Karena ke depan membangun jakarta itu tidak bisa sistemnya superman dimana semua satu di balai kota menyelesaikan. Tapi sistem kita ke depan adalah justice league. Kita bekerja bersama-sama," kata Sandiaga.

Bagi saya, kalaupun Sandiaga mau menerapkan sistem pemerintahan yang lebih baik, dan menganggap tidak semua permasalahan masyarakat perlu dilaporkan ke Balai Kota, ya jalankan saja. Untuk apa menyindir Ahok? toh Ahok sudah di dalam penjara dan tidak bisa menanggapinya. Ahok juga sudah bukan lawan nya dalam Pilkada DKI.

Yang lebih aneh adalah, sindiran Sandiaga adalah sindiran atas dasar ketidak mampuannya atau ketidak mauannya melakukan sesuatu.

Dulu Ahok mampu menerima semua keluhan dan aduan warga, sekarang Anis Sandi tidak bisa. Ya aneh lah, mereka yang tidak mampu tapi Ahok juga yang disalahkan.

Padahal apa sih salah Ahok yang menerima dan mendengar keluhan warga secara langsung? Apa salahnya menerima warga meski sekedar untuk salaman dan minta foto selfie?

Kalau kalian tidak mampu melayani keluhan warga, tidak tahan mendengar aduan rakyat jelata, ya nggak usah nyalahin Ahok.

Kita paham Sandiaga itu pengusaha sukses, turun ketemu warga atau rakyat jelata ya pas hanya saat kampanye saja. Jadi wajar kalau seusai kampanye sudah tidak mau lagi ketemu warga biasa. Tapi kenapa harus nyalahin Ahok?

Selain itu baru-baru ini Anies juga menyindir Ahok terkait gaji tim Gubernur. "Jadi, alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur.

Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, dan membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta, potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi. Kan, lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tetapi keberadaannya di kantor gubernur.”

Komentar Anies ini dipicu oleh maraknya pembicaraan netizen tentang TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) yang bengkak dari usulan RAPBD Rp 2.3 miliar menjadi Rp 28.5 miliar. Padahal anggaran TGUPP tahun 2017 hanya 899 juta rupiah.

Kenyataannya Anies salah tuduh dengan menyebut staf Ahok atau TGUPP dibiayai oleh swasta. Rian Ernest mengklarifikasi bahwa staf Ahok setiap bulannya digaji dari biaya operasional Gubernur. Sementara TGUPP ada anggarannya dan masuk dalam APBD di bawah Biro Administrasi Sekretariat Daerah. jadi tidak ada perusahaan swasta yang menggaji staf atau TGUPP jaman Ahok seperti yang dikatakan oleh Anies.

Jadi bayangkan mereka yang bikin anggaran membengkak dan boros, tapi yang dapat fitnahnya adalah Ahok. Ya kalau mereka tidak bisa kelola anggaran kenapa Ahok yang difitnah?

Harusnya Anies jawab saja bahwa dirinya perlu bantuan lebih banyak orang untuk mengelola Jakarta yang lebih baik. Kalau Ahok mampu memimpin Jakarta hanya dengan 9 orang TGUPP, Anies mau dibantu 74 orang, sebab pekerjaannya akan lebih banyak dan sebagainya. Jawab saja begitu, apa susahnya? Ngapain harus memfitnah Ahok?

Anies dan Sandi, kalian kan tahu Ahok sudah di dalam penjara. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Kalah di Pilkada masuk penjara. Sementara kalian kini berkuasa. Apakah semua ini belum cukup untuk kalian sehingga masih terus menerus menyalahkan atau menyindir Ahok?

Tidak cukupkah kasus mayat yang diancam tidak dishalatkan? Kurang nyaringkah teriakan takbir untuk membunuh Ahok? belum puaskah mengeluarkan pernyataan provokatif dari orang Arab sampai pribumi? Belum puaskah melihat Ahok yang sudah tidak berdaya di dalam penjara?

Kenapa Ahok yang sudah diperlakukan sedemikan hinanya itu masih kalian sindir dan salah-salahkan hanya karena dulu pernah melakukan hal yang menurutnya baik?

Apa salahnya menerima keluhan warga? Kenapa Ahok yang sudah tidak mampu menjawab ocehan kalian itu masih juga difitnah membayar stafnya dari perusahaan swasta?

Kenapa Ahok yang sudah memberikan sistem transparansi dan pengelolaan anggaran yang efisien, kalian fitnah dan jadikan tameng untuk menutup borok kalian sendiri?

kalian ini manusia macam apa sebenarnya?!


SHARE:

Read More

Jakarta Now Gagal Paham Mengerti Esensi Permasalahan

Www.sobatpkr.com - Kegaduhan demi kegaduhan paska Pilkada DKI 2017 bagaikan gelombang samudera yang silih berganti menerpa Jakarta Now. Ahok yang “tenang-tenang” dalam diamnya di penjara Mako Brimob pun diusik terang-terangan, entah setan mana yang merasuki para pemanang Pilkada DKI 2017 ini.

Tuduhan belom move on kepada para pendukung Ahok terasa semriwing dibanding move-move mereka yang sangat on terhadap mantan Gubernur DKI ini.

Apa daya, memang penguasaan Ahok atas birokrasi di atas rata-rata, sehingga dengan mudah dia mengerti spot-spot rawan maling anggaran, sampai ke teknis membersihkan got-got.

Ingat, Ahok ini mantan Bupati Belitung Timur, dan anggota DPR RI, sekaligus pengusaha, plus dengan dukungan pengetahuan hukum yang hebat, Ahok memang seakan akan seng tak ada lawan.

Sejarah mencatat tanpa demo-demo agama itu, dan politik SARA, yang ditunggangi para radikalis sehingga membahayakan negara, Ahok tidak akan dikorbankan.  Saya memakai kata dikorbankan, karena realitasnya demikanlah adanya. Ingat dia dijadikan tersangka setelah tekanan sosial demo 212, bukan murni persoalan hukum yang mengada-ada.

Sedikit nostaliga masa lalu ini sangat penting untuk terus diingatkan. Karena dari sanalah semua sumber permasalahan terjadi.  Spirit Gerakan ABA (Asal Bukan Ahok) ini yang membuat kesemrawutan dan kegaduhan yang tidak ada henti.

Kepuasan akan kinerja Ahok ada dilevel 70% lebih selama menjadi Gubernur DKI. Itu harus dicatat! Dengan angka itu, secara common sense (akal sehat), yang dilakukan Ahok yang adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan Jokowi, sudah 70% memuaskan.

Bisa dibayangkan apabila semua yang dikerjakan Ahok mulai dari Qlue, PPSU (Pasukan oranye, biru,dll), KJP, RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), BUMD, PKL, Smart City, dan inovasi – inovasi yang lain di ganti total karena ASAL BUKAN AHOK, maka yang terjadi adalah Asal-Asalan.



Kegaduhan terakhir mengenai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang diplintar-plintir kesana kemari, pada dasarnya adalah bukti ketidakmampuan melihat permasalahan yang sebenarnya.

Diluar masalah yang bersifat ideologis agama, yang terus digoreng di Jakarta Now, secara strategis yang menjadi masalah utama dari pemimpin Jakarta Now adalah mereka bagaikan menginstall program atau aplikasi di sistem operasi (OS) yang belum ada.

Jokowi fokus kepada infrastruktur (hardware), Ahok fokus kepada sistem operasi (software), baru program-program dan aplikasi bisa di-installed.  Itu adalah blueprint yang dibutuhkan Indonesia Baru.

Sekarang ini, Jakarta Now infrastruktur masih belum selesai, dan tidak menguasai sistem operasi, sehingga ketika aplikasi coba dijalankan tidak jalan. Yang coba dilakukan adalah nge-hack sistem yang ada. Begitu kira-kira yang terjadi.  Bisa dibayangkan betapa ruwet dan gaduhnya.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, seharusnya yang dilakukan adalah melanjutkan saja proyek-proyek Jokowi-Ahok, plus usaha merangkul lebih ke orang-orang bawah untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang ada, maka relawan Indonesia baru bisa  tidur nyenyak.

Tapi ketika semua proyek Ahok coba dihentikan, bahkan nama baik Ahok pun coba dimatikan maka relawan-relawan Indonesia Baru semua bangkit melawan.

They sell, we buy!


SHARE:

Read More

JAKARTA BUTUH ANGGARAN WARAS DARIPADA KENAIKAN PAJAK DAN TIM PENCEGAHAN KORUPSI

Www.sobatpkr.com - Baru sebulan lebih sedikit resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, tampaknya pemberitaan tentang betapa ajaibnya Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno terus mengalir tanpa henti.

Saya sebetulnya sangat menahan diri untuk banyak menulis tentang mereka. Sebab saya takut apakah penilaian saya itu sifatnya memang obyektif atau justru sangat subyektif karena saya mungkin masih kecewa bukan Ahok-Djarot yang menang.

Jadilah di awal saya cukup menahan diri. Tapi makin ke sini kok saya rasa perasaan geram ini bukan karena masih kecewa Ahok kalah melainkan memang gemas dengan apa yang terjadi.

Contoh paling sederhana saja soal anggaran pengharum ruangan yang mencapai 300 juta hanya untuk di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sementara penyertaan modal di Perusahaan Daerah dikurangi sehingga kemungkinan besar tak ada lagi bantuan untuk menekan harga daging agar peserta KJP bisa membeli dengan harga murah.

Di satu sisi malah ada anggaran 600 juta lebih hanya untuk kolam ikan. Hmmm... mungkin inilah bentuk keberpihakan itu. Berpihak pada ikan, bukan manusia.

Lucunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan pajak penerangan jalan dan pajak parkir sebagai upaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti yang targetkan dalam Rancangan Angggaran Pendapatan dan Balanja Daerah 2018.

Saya sih nggak keberatan ada kenaikan pajak, tapi bagaimana kalau anggarannya dibuat yang beres dan efisien baru kita bicara soal mencari penerimaan pendapatan daerah yang lebih besar. Betul tidak?

Pajak penerangan jalan akan dinaikkan sebesar 3-6% tergantung pemakaian padahal di satu sisi sudah ada wacana dari Kementerian ESDM untuk mengurangi variabel kelompok pelanggan. Artinya akan ada banyak warga yang menanggung pajak yang cukup besar.

Belum lagi pajak parkir. Bayangkan sudah sekarang parkir banyak dikuasai preman kembali eh pajaknya mau dinaikkan juga.

Perbandingan dengan daerah penyangga selalu dijadikan alasan. Begini lho kita tidak harus selalu sama dengan tetangga kita karena tetangga kita belum tentu benar.

Penyerapan anggaran di DKI Jakarta memang kemarin kecil, namun banyak perbaikan dan pembangunan fasilitas umum serta kesejahteraan masyarakat. Ini bukan soal dana CSR atau apapun yang seringkali dijadikan kubu Anies-Sandi sebagai senjata seolah ada yang salah dengan cara Ahok-Djarot kemarin.

Di sini terjadi efisiensi anggaran sehingga uang menjadi utuh dan dana CSR yang memang harus dikeluarkan perusahaan tiap tahunnya betul-betul bisa dirupakan sesuatu untuk masyarakat.

Apakah daerah tetangga itu selama ini anggarannya sudah efisien? Apakah selama ini daerah tetangga dengan pajak tinggi sudah memberi feedback dengan besaran yang sesuai bagi masyarakatnya?

Lebih ngeri lagi tim TGUPP yang di masa Ahok cuma belasan orang akan menjadi 73 orang di era Anies-Sandi. Ini bukan menambah namanya, tapi ledakan jumlah anggota.

Alasannya ada banyak tim yang dibutuhkan untuk dibagi pada bidang baru yakni pembangunan ekonomi dan penataan kota, harmonisasi regulasi, dan bidang pencegahan korupsi.

Ini lucu sekali lho bayangkan untuk membangun sebuah Propinsi sampai perlu tim segendut ini. Ini Presiden apa Gubernur?

Apakah regulasinya selama ini sangat tidak harmonis, apakah pembangunan dan penataan kotanya sangat berantakan, dan apakah selama ini banyak korupsi sehingga mereka sampai butuh tim khusus untuk mengatasi?

Atau sederhananya apakah mungkin pemimpin yang sekarang merasa inkompeten sehingga butuh banyak dayang-dayang penasehat? Atau ini murni balas jasa bagi para tim suksesnya?

Jujur kejadian ini mengingatkan saya akan desas desus lama tentang seorang mantan Menteri Pendidikan yang kabarnya membawa banyak bala-bala saat Ia menjabat. 

Di mana Mantan Menteri Pendidikan tersebut juga konon terjadi salah hitung anggaran sebesar 23 trilyun rupiah. Hmm Jumlah yang sangat fantastis. 

Dulu saya tidak begitu percaya dengan berita tersebut, tapi kini justru saya berpikir mungkinkah pola yang sama sedang terulang di Ibukota?

Inilah Jakarta. Bahagia pejabatnya, pusinglah warganya.

Salam Waras



SHARE:

Read More

Arab Saudi Terapkan “Miskinkan” Koruptor, Ahok Benar,Indonesia Kapan??

Www.sobatpkr.com - Tentu saja ketika saya mengucapkan konsep memiskinkan koruptor Ahok bukan berarti ini adalah 100 persen konsep Ahok.

Saya sendiri sebenarnya sudah lama mendengarkan konsep ini, tetapi tidak bisa menemukan siapa yang pertama kali mengucapkannya, bisa saja Ahok karena dia yang paling ngotot dengan UU pembuktian harta terbalik para pejabat waktu di Komisi II DPR.

Kalau ada yang bisa menemukan jejaknya maka saya akan dengan senang hati menambahkan siapa pemberi konsep pertama tersebut. Lalu mengapa saya mengatakan bahwa ini adalah konsepnya Ahok??

Karena jujur saja, konsep memiskinkan ini sangat keras dan tegas serta bahkan dengan sangat ngototnya Ahok menerapkannya. Bahkan Ahok sudah menyatakannya dengan tegas, kalau dia punya kuasa akan memiskinkan para koruptor.

Mungkin saja, karena ketegasannya inilah Ahok pada akhirnya tidak disukai oleh para politisi, koruptor, dan mafia. Bayangkan saja kalau Ahok benar-benar berkuasa sebagai Presiden??

Bisa benar-benar miskin itu semua koruptor. Daripada habis, maka mereka bersama-sam hancurkan Ahok di Pilkada Jakarta dan memunculkan isu SARA dan Politik Identitas demi menjegal Ahok.

Untuk hal menjegal Ahok, jangan pikir ini hanya berbicara tentang Gubernur Jakarta, ini berbicara tentang Ahok yang memang jalannya akan menjadi Presiden. Para mafia, koruptor dan politisi berusaha menggagalkan nubuatan Gus Dur yang katanya tidak pernah meleset kalau memberikan nubuat. Benarkah??

Entahlah, tetapi kalau saya boleh memilih, orang seperti Ahok ini akan memberantas semua mafia dan koruptor. Sayangnya, rakyat Indonesia masih banyak yang gampang dibodohi dan ngebet masuk sorga.

Hebatnya, konsep Ahok ini entah darimana terdengarnya atau memang konsep ini juga sudah mendunia, ternyata sedang diterapkan oleh pemerintahan Arab Saudi.

Konsep memiskinkan ini sebenarnya hanya konotasi saja, tidak miskin-miskin amat pada akhirnya, tetapi kalau dibandingkan dengan dirinya saat hidup berlimpah uang korupsi pasti rasanya bagi mereka akan sangat miskin.

Pemerintahan Arab Saudi yang baru-baru ini menangkap beberapa pangeran, para menteri kabinet serta pengusaha dan pegawai pemerintah senior yang melakukan tindak korupsi, sedang melakukan negoisasi kepada beberapa koruptor.

Negoisasi ini adalah sebuah kesepakatan dimana mereka akan dilepskan jika menyerahkan hasil korupsi mereka.

Seorang pengusaha menyebut dia menyerahkan puluhan juta riyal setelah menandatangani perjanjian tersebut. Seorang mantan pegawai pemeritahan senior juga ikut mengungkap bahwa dirinya telah menyerahkan 4 miliar riyals atau setara dengan 1 miliar dollar Amerika. Dan mereka ini akhirnya dilepaskan.

Dari kesepakatan yang akan dilakukan, menurut hitungan Tempo.co, pemerintahan Arab Saudi berpotensi mendapatkan 7.500 triliun. Jumlah yang sangat besar bukan?? Padahal kalau dipenjara dan mereka tetap menyimpan kekayaan hasil korupsinya, maka tidak ada keuntungan apapun bagi negara.

Apalagi kalau dihukum mati, negara cuman dapat mayat tetapi hartanya masih terus dinikmati oleh keluarganya.

Hal inilah yang sangat tegas ingin diterapkan Ahok. Dia menolak koruptor dihukum mati, tetapi dia lebih setuju kalau mereka dimiskinkan. Harta dan kekayan yang adalah hasil korupsi harus diambil negara.

Atau kalau perlu seperti Arab Saudi, melakukan kesepakatan dalam jumlah tertentu demi kebebasan mereka.

Apakah ini akan menimbulkan efek jera?? Sebenarnya apapun yang dilakukan, kalau sudah bajingan tetap saja bajingan, tetapi hal ini setidaknya menyelamatkan banyak uang negara.

Dan bayangkan kalau ini dilakukan?? Infrastruktur akan banyak bisa dibangun kembali setelah mangkrak karena uangnya dikoruspi.

Kalaulah Indonesia berani dan sudah menerapkannya di kasus E-KTP, lebih dari 2 triliun uang negara bisa diselamatkan. Dan itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Tetapi apakah para stakeholder negara ini mau sepakat??

Sayangnya, tidak. Dalam RUU KUHAP, hal ini sepertinya akan dijegal untuk masuk dalam UU KUHAP Indonesia. Siapa lagi yang punya kepentingan kalau bukan pro koruptor dan mafia.

Lalu kapan Indonesia akan bisa seperti Arab Saudi?? Tunggu Ahok jadi Presiden. Habis itu semua mafia dan koruptor. Tetapi apakah mereka rela??

Tentu tidak. SARA akan kembali dipakai menjegal Ahok. Karena bukan apa-apa, Ahok ini kalau sudah jadi Presiden maka kiamat bagi para mafia dan koruptor. Tidak percaya?? Lihatlah sekarang kondisi Jakarta tanpa Ahok.

Jadi, kalau Arab Saudi bisa dapat 7.500 triliun dari koruptor, Indonesia kapan??

Salam BTP.

SHARE:

Read More

Sandi Membenarkan Pungutan Di RT/RW Kebiasaan,Yang Lumrah..!

Www.sobatpkr.com - Pemahaman nenek lu! Sebuah kalimat yang ditulis Ahok disalah satu halaman anggaran yang diajukan DPRD DKI untuk sosialisasi SK Gubernur DKI. Tidak tanggung-tanggung memang, hanya untuk sosialisasi SK-SK Gubernur, anggaran yang diajukan Rp 8,8 Triliun.

Ahok merasa kesal luar biasa karena adanya pengajuan anggaran yang menurutnya bukan hal yang berguna.

Pemahaman nenek lu! Kalimat yang sama dan tepat untuk dilontarkan ke Sandi. Dengan entengnya dia menyampaikan bahwa pungutan di RT/RW adalah hal yang lumrah selama warga tidak merasa keberatan.

Hal ini terkait adanya pungutan Rp 100 ribu per rumah di RT 02 RW 08, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hasil pungutan digunakan untuk pembersihan dan pengerukan saluran got yang dikerjakan oleh pemborong. Sekretaris RT 02 Januar Rachmanto membenarkan surat yang beredar.

Pemahaman nenek lu! Sandi menyebutkan bahwa banyak RT/RW yang mengutip dan itu tidak dilarang selama ada kerelaan dari warga.

Dengan bangganya Sandi menceritakan ketika ayahnya pernah menjadi Ketua RT. RT/RW memungut biaya yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak tersentuh oleh PPSU. Sementara itu, Anies menyatakan bahwa petugas PPSU tetap dan gaji dinaikkan ditahun 2018.

Kenapa PPSU tidak diperintahkan ? Bukannya itu tugasnya ? Ada APBD, kenapa masih ada pungutan ?

Pemahaman nenek lu! Sandi membenarkan kebiasaan bukan membiasakan yang benar. “Surat cinta” yang datang dari RT/RW kembali menghampiri warga yang selama masa kepemimpinan Ahok dilarang adanya pungutan-pungutan. RT/RW yang selama waktu itu merasa tersiksa tidak ada memungut-mungut, maka dikepemimpinan Anies-Sandi merasa leluasa untuk melakukan pungutan itu kembali. Seperti Sandi yang mengaminkan pungutan-pungutan ke warga, ini menjadi angin segar bagi RT/RW.

Pemahaman nenek lu! Sandi tidak ada niat untuk melanjutkan apa yang sudah diteladankan Ahok untuk tidak melakukan pungutan-pungutan dari warga. APBD yang begitu besar dipergunakan untuk menyejahterakan warga termasuk dalam hal kebersihan.

Jika Ahok jelas bila ada pungutan dari pejabat, kadis, PNS hingga RT/RW ke warga dia akan marah besar.

Ia bisa mengetahui dari laporan-laporan warga yang datang langsung ke Balaikota atau dari aplikasi Qlue. Reaksi berbeda dari Sandi, pungutan yang dilakukan oleh RT/RW adalah hal yang lumrah.

Pemahaman nenek lu! Sandi memang tidak paham -memangnya apa yang dia pahami ya ?- kebiasaan ini bisa berpotensi semacam bancakan dengan melakukan pungutan dari warga dan membuat kegiatan atau program yang tidak jelas bahkan tidak berguna. Atau katakanlah ada sebuah program tapi tidak berkualitas dan tidak sesuai spesifikasi, asal-asalan.



Pemahaman nenek lu! Ahok saja yang sudah tegas, keras dan kepalanya lurus masih saja ada yang mau mencoba berlaku tidak lurus, bengkok. Sandi kepalanya lurus ?

Lihatlah salah satu contoh ini mengenai pungutan ke warga. Itu biasa dan lumrah. Mungkin inilah yang namanya keberpihakan dan sebuah kebahagiaan. Bawahan bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Toh pemimpinnya tidak marah kok.

Pemahaman nenek lu! Melakukan pungutan liar resmi ini akan menimbulkan tindakan koruptif. Sandi tidak memahami ini, malah dianya mengaminkan dan tidak melarang.

Pemahaman nenek lu! Menunggu sikap dari Anies, menyetujui pungutan ini atau tidak. Beretorika membius warga untuk rela memberikan pungutan atau melarang tindakan pungutan

Pemahaman nenek lu!

Salam lumrah…..

SHARE:

Read More

Heboh! Anies Sebut PPSU Tetap Dan Gaji Dinaikkan, Ternyata Warga Dipungut Biaya

Www.sobatpkr.com - Sekali lagi apa yang kita takutkan terbukti. Ketika pemimpin berganti dengan yang tidak tegas dan hanya bisa berbicara saja tanpa menjadi teladan, maka bawahannya tidak akan pernah mentaati perintahnya dan bahkan mulai melakukan permainan.

Dan itulah mengapa Ahok mengatakan betapa pentingnya kepala lurus, supaya di bawahnya juga lurus.

Itulah mengapa Ahok berhasil mengendalikan bawahannya dan berhasil menekan permainan-permainan para bawahannya. Karena kalau ketahuan saja bermain, maka Ahok bisa dengan mudah mengetahuinya dengan aduan dan laporan masyarakat melalui qlue dan langsung di BalaKota.

Prinsip Ahok ini sangat sesuai dengan prinsip yang mengajar dan kepemimpinan seorang guru yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sung Tulodo.

Ketika menjadi pemimpin jadilah teladan, khususnya ketika keteladanan tersebut menjadi barang langka. Sayangnya, prinsip ini malah diledek Anies-Sandi sebagai one man show.

Nah, berganti kepala, pada akhirnya berganti juga sistem dan kinerja serta produktivitas PNS dan ASN. Bahkan perubahan juga terjadi dalam hal disiplin serta integritas.

Bagaimana tidak, Wakil Gubernur bisa seenak dengkulnya pakai sepatu lari dan dibuat disposisi khusus dari Gubernur mengenai hal itu. Disiplin dan integritas dibangun bertahun-tahun, dalam sehari mereka hancurkan.

Dan virus retorika, hanya berkata-kata, dan pengawasan serta disiplin yang rendah dengan mudahnya menyebar dalam pemerintah provinsi DKI Jakarta. Bahkan menyebar sampai kepada para pegawai kontrakan seperti PPSU dan juga sampai level RT dan RW.

Kalau perihal mulai kurang sigapnya PPSU, sudah ada warga yang mengeluhkan. Tetapi soal RT yang meminta pungutan untuk membersihkan dan pengerukan got, ini adalah hal yang baru.

Seorang warga yang tinggal di daerah RT 02/RW08, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengeluhkan adanya edaran dari RT untuk memungut uang 100 ribu/rumah untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pengerukan got.

Dana yang dibutuhkan sebesar 12 juta dan salah satunya untuk upah pekerja. Loh Bukannya ada PPSU?? Bukannya ada dana APBD?? Mengapa dipungut biaya??

Apa yang terjadi di lapangan ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan bahwa petugas PPSU tidak akan berkurang di 2018, kontraknya akan diteruskan, bahkan dari sisi pengupahan akan mengalami peningkatan. Namun kenyataannya mengapa ada pungutan biaya untuk mengupah pekerja??

Apakah ini bukti bahwa saat ini permainan-permainan dan pungutan-pungutan liar resmi mulai diberlakukan lagi??

Apalagi dalam surat ini dengan sangat jelas adanya penekanan “Kegiatan yang sudah cukup lama tidak dilakuakan“. Kegiatan yang selama ini tidak dilakukan selama kepemimpinan Ahok, kini dilakukan lagi. Apakah karena tahu bahwa Gubernur kali ini tidak akan melarang??

Hal seperti inilah yang membuat pentingnya image seorang kepala daerah. Kalau kepala daerah imagenya sudah salah tafsir karen memakai semua bahagia, maka para pelaku pungutan liar resmi pun merasa bahwa itu adalah kode mereka untuk bahagia melakukan pelanggaran.

Kepala daerah harus tegas mengatakan bahwa para pelaku pungli dan pelanggaran lain tidak boleh macam-macam lagi. Dan itu harus dinyatakan dengan tegas.

Itulah mengapa Ahok bicara dengan tegas di media. Supaya semua unsur di pemprov tahu bahwa kepala daerah tidak suka yang macam-macam dan aneh-aneh. Apalagi seperti yang dilakukan oleh RT di Sunter tersebut.

Apakah ini akan sampai dan segera mungkin dianulir oleh Gubernur Anies?? Semoga saja. Karena hal begini kalau dibiarkan akan mewabah lagi setelah lama diberantas Ahok.

Uang 100 ribu memang tidak seberapa bagi warga Sunter yang berada, tetapi budaya mengutip apa yang tidak sepantasnya adalah perperangan bersama.

Karena ini adalah tindakan korupsi yang koruptif dan tidak boleh dibiarkan. Karena sikap ini seperti kanker yang kalau tidak dicegah dari dini akan menggeregoti.

Kini, kita tunggu respon Gubernur Anies. Tugas kita?? Mari tolong share dan ramaikan.

Read More

Pengamat : Anies-Sandi Bergaya Elitis dan Sombong, Mensakralkan Balaikota Seperti Zaman Orde Baru

Www.sobatpkr.com - Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan oleh pasangan pemimpin Anies-Sandi banyak yang bersifat kontroversial sehingga menuai pro dan kontra di kalangan elit maupun masyarakat di akar rumput.

Pemimpin yang menyuarakan jargon Keberpihakan ibarat jauh panggang dari api. Kenyataan yang terjadi di lapangan paska dilantik sebagai penguasa DKI. Jakarta dalam 1 (satu) bulan ini membuktikan bahwa semua yang disampaikan hanya manis pada masa kampanye saja, kedepannya kita tinggal menunggu waktu sepah akan dibuang begitu saja.

Karena tujuan  menjadi pemimpin adalah merebut kekuasaan bukan untuk melayani masyarakat yang akan dipimpinnya.

Namanya saja merebut kekuasaan pasti akan berbanding lurus dengan kenyataan kinerja dan kebijakan-kebijakannya sangat elitis dan bergaya sombong. Jargon keberpihakan akhirnya semakin terbaca bukan untuk masyarakat umum di akar rumput.

Salah satu kebijakan yang membuktikan bahwa karakter kedua pemimpin ini elitis dan sombong adalah dengan kebijakan mengalihkan ke Kecamatan ataupun Kelurahan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dan menyampaikan keluhan, Kebijakan ini sangat kontras bila dibandingkan dengan diperiode sebelumnya.

Maaf bukannya gagal move on tetapi ini adalah salah satu bukti bahwa Ahok berbeda kelas dengan Anies, Ahok kelas merakyat dan Anies kelas elitis.

Periode kepemimpinan sebelumnya, Tidak hanya masyarakat DKI. Jakarta malah masyarakat dari luar wilayah Ibukota sering datang untuk menyampaikan keluh kesahnya padahal bukan pemimpin daerahnya.

Kejadian seperti ini sudah menjadi bukti bahwa masyarakat diakar rumput merindukan tatap muka dan sharing langsung dengan pemimpinnya.

Tujuan Ahok membiarkan warga berbaris di pintu masuk ruang kerjanya di Balaikota agar bisa mengetahui apa yang terjadi dengan warganya. Ahok membiarkan dirinya mendengar langsung keluhan dan kesulitan warga secara langsung.

Bahkan Ahok akan mengambil keputusan secara langsung terkait laporan-laporan warga itu. Ahok juga bisa langsung memerintahkan pejabat terkait menindaklanjuti, bahkan lekas memarahi pejabat terkait apabila dinilainya ngawur.

Hal ini menimbulkan efek gertak bagi seluruh pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI. Jakarta sampai di level lurah. Pejabat jadi takut karena Ahok bisa mendengar langsung laporan warga secara terbuka.

Akibatnya Ahok jadi sosok pimpinan yang tak bisa dibohongi dan juga dapat dipastikan disegani anak buahnya.

Masyarakat yang  sudah terbiasa melaporkan keluhanannya langsung ke Gubernur pada pemerintahan Ahok sebelumnya.

Pada periode saat ini harus mengelus dada dan menggigit jari karena kebijakan baru dari pemimpin yang berjargon Keberpihakan ini akan menutup pintu bagi masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan langsung ke Balaikota. Maka setiap keluhan dan laporan diarahkan ke pihak Kecamatan ataupun pihak Kelurahan.

Berikut petikan berita yang penulis jadikan rujukan :

“Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Anies) – Sandiaga Uno (Sandi) dinilai bergaya elitis, sombong, dan membuat Jakarta mundur soal keterbukaan dan pelayanan pemimpinnya secara langsung.

Hal itu lantaran Anies-Sandi memindahkan pelaporan warga ala Ahok dari Balaikota ke Kelurahan. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah yang memberikan penilaian tersebut.

Dengan pemindahan Anies-Sandi akan kehilangan masukan langsung dari warga sebab memutus hubungan lewat ritual di Balaikota DKI yang dilakukan Ahok setiap pagi. “Ini gaya elitis. Anies Sandi mensakralkan kembali Balaikota seperti era orde baru. Ini kemunduran bagi Jakarta,” tutup Trubus.”

Kebijakan ini memang jelas adalah sebuah kemunduran bagi DKI. Jakarta terkait keterbukaan dan pelayanan pemimpinnya secara langsung.

Dalam menjalankan roda kepemimpinan kebijakan ini akan berdampak negatip kedepannya. Anies-Sandi akan menjadi mudah dibodoh pejabat di level bawah, pejabat tak lagi segan, masyarakat akan bersikap acuh dan masyarakat akan menelan kekecewaan.

Kita sudah ketahui bersama seperti apa respon dan penyelesaian yang akan diterima oleh masyarakat bila menyampaikan keluhan melalui tahapan secara struktural. Proses penyelesaian masalah akan berjalan sulit dengan prosedural yang panjang bila keluhan itu memang disampaikan oleh pejabat dibawah.

Bagaimana bila keluhan itu dibuang ke tong sampah pasti tidak akan ada solusi ataupun penyelesaian yang didapatkan oleh masyarakat.

Misalnya masyarakat mengeluhkan tentang kinerja pegawai Kelurahan dan Kecamatan. Keluhan disampaikan langsung ke pegawai yang berada di kantor tersebut, biasanya keluhan itu tidak akan dihiraukan karena yang dikritik adalah pihak kantor.

Ibarat masuk telinga kanan keluar di telinga kiri dan sebaliknya. Kalau masuk masih bermanfaat ketika pegawai tersebut nantinya sadar akan kinerjanya.

Bisa saja keluhan tersebut tidak masuk ketelinga kanan maupun kiri alias keluhannya memantul dari telinga.

Dalam hal ini dapat dipastikan rakyat akan menjadi korban sehingga menuai kekecewaan. Apa yang penulis sampaikan ini berdasarkan realita yang ada di lapangan, Fakta-fakta seperti yang disampaikan diatas hampir merata di seluruh daerah Indonesia.


Salam Gigit Jari,

SHARE:

Read More

Riezieq Menyelamatkan Atau Mengacaukan??

Www.sobatpkr.com - Sungguh seruan yang sangat menyesatkan sekali, hanya karena bertujuan untuk mendeskreditkan Pemerintah. Cara licik dan sangat menjijikkan yang tak ada hentinya ini semata-mata hanya karena kepentingan politik kalangan tertentu.

Logikanya dimana bisa mengatakan Indonesia bangkrut bila ekonominya terbaik ketiga diantara negara G20, cadangan devisanya mantap, bahkan meningkat US$ 1 Milliar menjadi US$ 128,8 Milliar, dan pertumbuhan ekonominya cukup baik diangka 5,2%, lalu IHSG tembus rekor 6014. Makin lucu lagi bila alasannya karena pemerintah akan menjual 800 BUMN.

Ketahuan sekali ngibulnya, juga ketahuan sok tau padahal oonce, karena jumlah BUMN yang ada di Indonesia keseluruhannya hanya 119, dan ada rencana dikurangi hingga 85, karena sebagian diantaranya akan dibuat holding atau penyatuan manajemen.

Yang benar adalah memangkas anak perusahaan bukan dengan cara menjual, tapi menyatukan beberapa anak perusahaan sejenis, agar lebih efisien.

Karenanya isu PHK besar-besaran itupun cuma cerita orang mabok yang sedang menghayal Jokowi lengser, sebab nyatanya lapangan kerja baru justru bertambah seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

Baik-baik saja, judul lagu yang dibawakan Pinkan Mambo nampaknya pas dinyanyikan mereka yang cerdas untuk menggambarkan bila Indonesia tak dijajah siapapun, termasuk asing aseng. Nggak tau juga kalau asing onta yang bermimpi ikut berkuasa.

Jadi siapa yang mau menyelamatkan negeri ini? Tentulah Jokowi beserta jajarannya. Karenanya Jokowi layak 2 periode, agar negeri ini makin cepat majunya. Sedangkan yang mau mengacaukan siapa?

Silahkan renungkan dan jawab sendiri.



Salam NKRI Jaya...

Share:

Read More

Antara Ujian Ahok, Teguran Anies Dan Persekot Buni Yani

Www.sobatpkr.com - Teringat ceramah almarhum KH Zainuddin MZ melalui kaset yang sering diputar menjelang adzan maghrib di Surau dekat rumah kami di kampung saya dulu.

Saya memang menyukai gaya khotbah beliau karena adem, kocak dan mudah dicerna. Menurut beliau dalam salah satu ceramahnya, terkadang musibah yang tak disangka-sangka datang dalam hidup kita. Musibah itu terbagi dalam tiga kategori.

Kategori yang pertama adalah jika seseorang rajin ibadah, ahlaknya baik, lalu datang musibah itu namanya UJIAN. Yang kedua, jika seseorang ibadah taat, tetapi rajin maksiat, datang musibah, itu namanya TEGURAN.

Nah, yang ketiga orang yang ibadah ga pernah, maksiat jalan terus, datang musibah nah itu namanya PERSEKOT. Mendengar beliau ceramah dengan membayangkan Kiwil pasti anda cengar-cengir sendiri Ha..ha..ha

Lha kalau yang rajin ibadah, tetapi koar-koar menghina Pancasila, menghina suku Sunda, menghina umat Nasrani, menghina Kapolri, menghina Presiden, lalu kabur ke Luar Negeri namanya apa Pak Haji? Sayang beliau sudah almarhum, kalau masih hidup tentu kita bisa tahu jawabannya. Ha..ha..ha..

Lalu muncul pertanyaan dalam hati saya, rajin ibadah yang seperti apa yang dimaksud Da’i Sejuta Umat itu? Tentulah ibadah yang benar-benar menunjukkan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Bukan ibadah yang dipamer-pamerkan dimuka umum.

Memang zaman now ibadah terbalik-balik, seperti sinetron saja. Ibadah dan kejahatan seperti beda-beda tipis. Persepsi ibadah sudah aneh-aneh dibalut sedemikian rupa semau-maunya sendiri. Lalu diciptakan dalil-dalil seolah-olah dia sudah paham Kitab Suci secara menyeluruh.

Ada yang menganggap ikut demo adalah ibadah, ada yang menganggap mengkafirkan orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya adalah juga ibadah. nah, ada juga yang provokasi dengan ujaran kebencian, membakar orang yang mencuri ampli di mushala, menelanjangi orang yang diduga berbuat mesum, itu pun dianggap ibadah.

Makanya jangan heran sering kita dengar manusia yang mengkafir-kafirkan manusia lain, teriak bunuh bunuh bunuh disertai teriakan takbir seolah-olah Tuhan sepakat dengannya…hmmm.

Contoh kasus Buni Yani dan Ahok patut kita cermati. Dua-duanya divonis bersalah oleh majelis hakim. Sedangkan Anies adalah orang yang memanfaatkan kasus yang menjerat Ahok dan Buni Yani. Tetapi ketiganya cukup mewakili kategori musibah pada ceramah KH Zainuddin MZ.

Buni Yani adalah orang yang nyata-nyata bersalah melanggar UU ITE dengan memposting dan mengedit narasi pidato Ahok serta menebar kebencian yang memicu demo berjilid-jilid, membuat kacau negara, memaksa negara dan POLRI mengeluarkan milyaran dana untuk pengamanan. Wajar jika dia kini menjalani hukuman penjara, walaupun masih ada upaya banding.


Sedangkan Ahok dipenjara akibat perbuatan Buni Yani. Ahok tidaklah bersalah, dia juga tidak menistakan agama sebagaimana dituduhkan orang. Kinerjanya sebagai pejabat malah lebih islami daripada kebanyakan pejabat yang beragama Islam.

Kalau dia menistakan agama, mana mungkin Raja Salman mau berjabat tangan denganya, mana mau tokoh agama macam Cak Imin datang menemui Ahok yang telah menistakan agamanya. Ahok hanyalah korban dari orang yang salah memaknai hakekat Ibadah kepada Tuhan-nya.

Anehnya orang yang salah memaknai arti sebuah ibadah malah dinobatkan sebagai pahlawan Medsos Islam. Gelar tersebut yang pasti bukan versi NU, maka saya anggap saja itu gelar “abal-abal”.

Sedangkan Ahok, orang yang telah berbuat baik dan karyanya bermanfaat bagi kemahslatan orang banyak malah dipenjara. Apa tidak terbalik-balik ??

Lebih Anehnya lagi, banyak pula yang mendukung dan sepaham dengan perbuatan si Buni Yani ini. Sungguh amat sangat mengherankan.

Makanya, kalaupun orang mengatakan saya gagal move on tidak mengapa, daripada saya harus melacurkan kewarasan saya untuk kemudian sepakat dengan perbuatan Buni Yani yang bertolak belakang dengan hati nurani dan menodai nalar akal sehat saya.

Gusti Allah ora sare. Tuhan jugalah akhirnya yang membela Ahok. Benar juga bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang teraniaya. Makanya kalau ingin dekat dengan Tuhan jangan menganiaya orang, tapi buatlah anda teraniaya karena menebar kebaikan seperti Ahok.

Begitu brutal dirusak nama baiknya, difitnah kejam, berbuat zhalim, cina, kafir, antek asing, korupsi, penista agama, hingga akhirnya dipenjarakan, namun karya dan kerja nyata Ahok malah sekarang dikenang orang.

Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mendekam dipenjarapun dia masih ingat warganya. Ahok menyumbangan uang untuk renovasi air mancur menari di Monas. Dan kita lihat sekarang begitu banyak masyarakat yang antusias menyaksikan atraksi air mancur menari di Monas setiap akhir pekan.

Atau lihat saja Masjid Balai kota yang dibangun Ahok, sekarang malah sudah bisa dipakai tidur oleh PNS Pemprov DKI. Bayangkan seandainya tidak ada masjid itu, dimana PNS akan merebahkan badan setelah seharian melayani warga? Orangnya dipenjara tetapi karyanya dinikmati banyak orang. Itulah Ahok!

Dan terakhir, Ahok yang dituding semena-mena menggusur sampai Fadli Zon membuat sajak tukang gusur, malah sekarang warga mulai rindu untuk digusur. Ya..banjir yang siap menerjang sedangkan Gubernur baru masih sibuk mengumpulkan solusi, membuat warga mulai mengeluh tidak sabar dan malah merindukan jaman pak Ahok. Piye penak jamanku to?

Gubernur Anies yang menang karena politik agama menolak menshalatkan jenazah, toh akhirnya tidak dapat menolak banjir. Warga yang sadar kemenangannya berbau SARA tentu saja nyinyir karena Anies malah mau meniru cara-cara Ahok.

Kabar teranyar, Gubernur Anies justru akan menggusur demi normalisasi sungai. Apakah akan berhasil? Saya kok tidak yakin… Mengapa? Karena Ahok menggusur kalau Rusun sudah siap. Lha ini Anies mau menggusur apakah rumah lapis sudah siap?

Lagipula lha kok tidak malu! Program yang sewaktu kampanye digunakan Anies melegitimasi Ahok berbuat sewenang-wenang yaitu penggusuran malah sekarang mau diterapkan… hmm mikir keras!



Lambat laun Tuhan membuka kedok kemunafikan kaum Butar-Butar (Bumi Datar). Itulah akibatnya jika seseorang salah memaknai hakekat sebuah ibadah. Berbuat jahat disertai kalimat-kalimat kebesaran Tuhan. menghalalkan segala cara untuk menang akhirnya tidak mendapat pujian malah dapat “Teguran” seperti Gubernur Anies dan mendapat “persekot” seperti Buni Yani.

Jadi kalau nanti dalam 100 hari kepemimpinan Anies sandi datang musibah banjir di Jakarta ini, jangan buru-buru menganggap itu UJIAN, bisa jadi TEGURAN atau bahkan PERSEKOT akibat kemenangan SARA.



Selamat mendapatkan Gubernur Saracen !

SHARE: 

Read More

Ibukota Banjir, Anies-Sandi di Luar Jakarta, Tak Ada “Jaga Kandang” di Balai Kota

Www.sobatpkr.com - Musim penghujan dipenghujung tahun ini membuat berbagai daerah tergenang air. Daerah yang paling yang banyak dilanda banjir adalah DKI. Jakarta yang merupakan ibukota Republik Indonesia. 

Kepemimpinan yang telah dipegang oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menuai banyak kritikan dari masyarakat yang berdomisili dan merasakan langsung dampak banjir tersebut. Masyarakat dari luar Jakarta pun tidak pelak ikut menanggapi dan membandingkan kinerja Anies Sandi dengan masa kepemimpinan Ahok Djarot periode sebelumnya.

Kondisi yang terdampak banjir ini semakin menambah carut marut kehidupan yang sulit di Ibukota tersebut. Masyarakat yang harus memeras keringat untuk mencari sesuap nasi harus terganggu dengan kembalinya wabah banjir yang melanda tempat mereka untuk mengais rezeki. Miris memang melihat kondisi kehidupan masyarakat Ibukota saat ini.

Disaat masyarakat sedang dalam kondisi terganggu secara fisik dan psikologi karena mengalami wabah banjir yang semakin menjadi-jadi.

Malah kedua pemimpin DKI. Jakarta melakukan agenda lain di luar kota dan ada yang menjalankankan agenda ke luar negeri. Solusi dan perhatian langsung yang diharapkan masyarakat harus terhenti sementara.

Kegiatan yang dilakukan pemimpin yang katanya cerdas dan santun ini di luar Jakarta memang sangat tidak produktif dan tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat pada saat kondisi yang sangat memprihatinkan.

Kekosongan pemimpin di Jakarta pasti akan berdampak signifikan dan sistematis dengan kinerja bawahan yang kurang maksimal di lapangan.

Kita sudah mengetahui ketika pemimpin tersebut tetap bekerja dengan semestinya saja, banyak para bawahan yang mencuri-curi waktu untuk berleha-leha ataupun bersantai dalam menjalankan tugasnya.

Terbukti dengan beberapa waktu lalu viral foto pegawai yang digaji dengan uang rakyat malah asik istirahat dan tidur di mesjid pada saat jam kerja.

Kondisi pegawai yang tidak sadar akan tugas pokok dan fungsinnya tersebut dapat dipastikan berdampak negatip terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah. Sehingga mengakibatkan masyarakat kecewa dan menyesali keputusan mereka dalam menentukan pilihan pada saat Pilkada sebelumnya.

Tersiar kabar bahwa Balaikota mengalami kondisi kekosongan kepemimpinan disebabkan oleh sang Gubernur Anies menghadiri undangan kegiatan pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) yang diselenggarakan di kota Medan yang beberapa waktu lalu terkenal dengan julukan kota sejuta Lubang.

Undangan kegiatan ini pasti akan membuat Anies tidak fokus dan tidak konsentrasi memikirkan rakyatnya yang sedang dilanda wabah banjir.

Ditempat berbeda Sandi yang merupakan Wakil Gubernur DKI. Jakarta menghadiri kegiatan forum Investment Corporation of Dubai (ICD) Global Investment Forum di Dubai, Uni Emirat Arab.

Kehadiran Sandi dikegiatan ini merupakan perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI. Jakarta dan katanya akan menjadi pembicara diacara tersebut.

Berikut petikan berita yang penulis jadikan rujukan :

Pagi ini, Anies Baswedan menuju Medan untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Berdasarkan agenda kegiatan yang dirilis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, acara akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Sandiaga juga tidak berada di Jakarta. Sejak kemarin, Sandiaga berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Sandiaga mewakili Pemprov DKI Jakarta menghadiri forum Investment Corporation of Dubai (ICD) Global Investment Forum. Dia juga menjadi pembicara di acara tersebut.

Saya mau ke Dubai nanti malam, diberi kesempatan bagaimana membuka sebuah komunikasi dan lembaran baru bahwa Jakarta ini kami sangat menerima investasi. Khususnya untuk membangun infrastruktur,” kata Sandi pada Rabu lalu.

Memang kita tidak dapat memungkiri bahwa pasangan pemimpin DKI. Jakarta memiliki keahlian mumpuni dalam mengolah dan bertutur kata. Meskipun kata-kata yang disampaikan tersebut hanya sebuah retorika belaka yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

Peribahasa “Tong Kosong Nyaring Bunyinya” sepertinya dapat menjadi kiasan melihat kinerja pasangan pemimpin yang dikenal harmonis dan intim ini.

Program-Program yang lama saja belum direalisasikan malah dengan beraninya Sandi menjanjikan akan mengundang para investor agar menanam investasi terutama dibidang pembangunan infrastruktur.

Apapun alasannya memang wajib kehadiran dalam acara tersebut harus berdampak positip bagi rakyat. Bila tidak ada percuma saja hadir dalam kegiatan tersebut yang hanya buang-buang waktu dan materi.

Saya memberi masukan kepada kita supaya tegas, berani dan tidak diam, kita harus berkontribusi dalam bentuk memberi saran, mengkritik, dan menagih janji-janji politik yang telah disampaikan baik pada masa kampanye maupun setelah dilantik untuk menjabat.

Ketika hanya bertahan dalam kelompok “Silent Majority” dapat dipastikan kekecewaan dan ketidakpuasan akan selalu menghampiri kita.

Salam ok oc



SHARE:

Read More